SOPPENG, SAR.COM – Kabar membanggakan kembali mengharumkan nama Kabupaten Soppeng. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2026. Penghargaan dan pengumuman hasil pemeriksaan ini diterima langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam acara penyerahan yang berlangsung opini tersebut berlangsung dalam agenda Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan Makassar.
Predikat WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah. Keberhasilan mempertahankan predikat ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola keuangan di Kabupaten Soppeng dikelola secara transparan, akuntabel, patuh pada peraturan perundang-undangan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sangat baik.
Dalam momen penerimaan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara, pimpinan, dan seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, capaian ini bukan sekadar penghargaan semata, melainkan amanah besar dan bukti kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat.
“Alhamdulillah, kita kembali mempertahankan predikat WTP di tahun 2026 ini. Ini adalah keberhasilan bersama, hasil kerja keras, kedisiplinan, dan ketelitian seluruh tim dalam mengelola keuangan daerah. Predikat ini menegaskan bahwa apa yang kita kelola sudah sesuai aturan, akuntabel, dan bebas dari kesalahan material. Ini adalah tanggung jawab yang kita emban demi kesejahteraan masyarakat Soppeng,” ujar Suwardi Haseng usai menerima penghargaan di Makassar.
Ia menegaskan, capaian ini menjadi motivasi sekaligus tantangan agar kinerja pengelolaan keuangan ke depannya terus ditingkatkan, tidak boleh berpuas diri, dan harus semakin cermat dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. WTP menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk terus mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkualitas, dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
“WTP adalah modal utama. Dengan keuangan yang sehat dan terkelola baik, kita bisa terus bergerak mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik. Kepercayaan ini harus kita jaga dan kita tingkatkan,” tambahnya.
Keberhasilan mempertahankan WTP ini juga menjadi indikator positif bagi iklim investasi dan pemerintahan di Soppeng. BPK RI sendiri memberikan apresiasi atas konsistensi Pemkab Soppeng dalam menjaga standar tinggi pelaporan keuangan, di tengah dinamika dan tantangan pengelolaan anggaran yang ada.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan prestasi ini di tahun-tahun mendatang. Sinergitas antara pimpinan, perangkat daerah, dan seluruh pegawai akan terus diperkuat, guna memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar kembali dinikmati manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Soppeng.(ton)
