SOPPENG, SAR.COM – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, secara resmi membuka kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, pada Jumat (22/5/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan krusial dan penentu keberhasilan sebelum turun ke lapangan, guna memastikan seluruh rencana teknis matang, akurat, dan tepat sasaran demi mendongkrak produktivitas serta indeks pertanaman para petani.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung utama perekonomian Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, pembangunan di sektor ini harus didukung secara menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan, ketersediaan air irigasi yang memadai, hingga penyediaan sarana pascapanen yang memadai agar hasil pertanian bernilai tinggi.
Kegiatan review ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis lengkap yang disusun oleh tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin. Pemerintah daerah menilai, ketepatan data dan desain teknis adalah kunci mutlak agar program ini berjalan efektif. Sasaran utamanya adalah mengoptimalkan lahan non rawa, sehingga mampu meningkatkan hasil panen sekaligus menjadi sumbangan nyata Soppeng bagi program swasembada pangan nasional.
Dalam rancangan program tahun 2026, target awal optimasi mencakup luas 6.256 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan wilayah baru seluas sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Program ini sejalan erat dengan visi pembangunan daerah yang mengusung konsep agropolitan.
Poin menarik dari hasil review SID adalah sinergi kuat dengan program unggulan Pemkab Soppeng lainnya, yaitu “Listrik Masuk Sawah”. Data menunjukkan, sekitar 84 persen dari pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun ini berupa pembangunan sumur bor dan pemasangan pompa air berbasis energi listrik. Tercatat ada sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan, yang dinilai menjadi modal besar sekaligus percepatan nyata bagi penerapan program listrik masuk sawah di wilayah ini.
Berdasarkan data lengkap hasil survei, cakupan wilayah yang terpetakan sangat luas: mencakup 8 kecamatan, 45 desa, dan melibatkan 164 kelompok tani. Luas usulan awal tercatat 6.256,51 hektare, namun setelah dilakukan delineasi atau pengecekan batas di lapangan, luas lahan potensial bertambah signifikan menjadi 8.315,58 hektare atau naik sekitar 2.057,07 hektare dari rencana semula.
Mayoritas lokasi yang disurvei dan direncanakan pembangunannya ditujukan untuk peningkatan Indeks Pertanaman (IP) menjadi 200, artinya petani diharapkan bisa memanen dua kali dalam satu tahun. Hal ini direncanakan untuk 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total titik survei. Secara umum, sumber air yang dimanfaatkan dominan berasal dari air tanah atau sumur, dengan infrastruktur utama yang akan dibangun berupa pompa air dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 132 lokasi.
Meski data sudah cukup lengkap, tim pelaksana masih menemukan catatan penting, di antaranya adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi dan pengecekan ulang sebelum penetapan lokasi akhir.
Dalam rekomendasi prioritas yang disampaikan, pemerintah akan memfokuskan langkah pada:
Percepatan pembangunan pompa dan JIAT di 132 lokasi;
Penanganan khusus bagi 21 lokasi yang belum memiliki sumber air;
Peningkatan pasokan air di 24 lokasi yang saat ini indeks pertanamannya masih IP 100 (sekali panen setahun);
Verifikasi data kelompok tani;
Koordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A) terkait pemeliharaan infrastruktur;
Hingga pemantauan rutin pasca pembangunan selesai.
“Melalui proses review yang mendalam dan teliti ini, kami berharap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan. Ini adalah investasi besar bagi masa depan ketahanan pangan daerah kita,” tegas Suwardi Haseng.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim ahli dari Unhas. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kerja sama erat antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dengan LPPM Universitas Hasanuddin, guna memastikan tersedianya acuan teknis yang kuat dan terpercaya demi kemajuan pertanian Soppeng.(ton)
