SOPPENG, SAR.COM— Silaturahmi dan perkenalan antar-instansi kembali terjalin hangat. Kapolres Soppeng, AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menerima kunjungan resmi Kepala KPP Pratama Watampone, Amran, S.E., Ak., M.P.A., didampingi Kepala KP2KP Watansoppeng, Usman Damanhuri, S.E., M.A., Jumat (21/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolres ini bukan sekadar kunjungan biasa — menjadi momen penting untuk membangun kedekatan sekaligus memperkuat jalinan kerja sama antara jajaran kepolisian dan instansi perpajakan di wilayah Kabupaten Soppeng.
Sinergi demi Pengamanan Penerimaan Negara
Dalam dialog yang berlangsung, kedua belah pihak membahas langkah mempererat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Polri. Fokus utamanya: penegakan hukum di bidang perpajakan serta upaya bersama mengamankan penerimaan negara. Disepakati bahwa koordinasi lintas instansi adalah kunci agar setiap tugas dapat berjalan efektif, tertib, dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolres Soppeng menyambut baik kedatangan tim perpajakan. Beliau menegaskan bahwa silaturahmi seperti ini adalah fondasi kerja sama yang kokoh:
"Setiap instansi punya tugas dan kewenangan masing-masing. Namun, ketika menyangkut pelayanan kepada masyarakat serta kepentingan negara, komunikasi dan koordinasi harus terus dipupuk. Polres Soppeng siap mendukung sinergi yang baik dengan jajaran perpajakan sesuai kewenangan Polri."
Lebih lanjut, Kapolres berharap hubungan yang terjalin tidak berhenti di pertemuan ini saja, melainkan berlanjut dalam tindakan nyata menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan warga terhadap kewajiban perpajakan, dan bersama-sama mengamankan penerimaan negara.
"Dengan komunikasi yang terbuka, setiap persoalan bisa dibahas dan diselesaikan sesuai jalur aturan yang berlaku," tambahnya.
Kunjungan ini berakhir dengan suasana akrab dan penuh kebersamaan. Diharapkan, pertemuan ini menjadi pintu terbuka bagi kolaborasi yang semakin erat antara Polres Soppeng, KPP Pratama Watampone, dan KP2KP Watansoppeng demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat serta kepentingan daerah dan negara.(rud)
