PAREPARE, SAR.COM-Hasil dari dampak Rekaman audio pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid mendadak viral dan beredar luas di tengah masyarakat serta kalangan jurnalis dan media se Kota Parepare, dan bahkan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dalam rekaman tersebut, Tasming Hamid melontarkan pernyataan keras, termasuk menyinggung frasa "halal darahnya", saat membahas dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan media massa di Kota Parepare.
Itu diutarakan Tasming Hamid saat memimpin momen monitoring dan evaluasi (Monev) Triwulan III di Auditorium Habibie Ainun Rujab Wali Kota Parepare, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan kontroversial itu mencuat ketika Tasming menyoroti sikap sejumlah media lokal yang tetap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah, meskipun telah terikat kontrak kerja sama resmi dengan pihak pemda.
Tasming juga sempat menggunakan analogi keras terhadap profesi Jurnalis dan media di Kota Parepare. Hingga Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) juga ikut merasakan dan mengambil sikap. Rabu 11 Nopember 2026.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?,” ungkapnya.
Sikap antikritik serta upaya mengontrol kerja-kerja jurnalis dipraktikkan pejabat pemerintahan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menyinggung pola jurnalis yang kerap memberitakan internal pemerintahannya yang menurutnya terlalu dibesar-besarkan.
Jurnalis menurutnya, sering mencari kesalahan pemerintahan yang ia pimpin. Dalihnya karena pemerintah telah membuka bahkan memberikan peluang iklan untuk media.
Dengan arogan, Tasming bahkan terang-terangan melontarkan pernyataan provokatif mengancam keselamatan jurnalis bahkan menyamakan jurnalis dengan hewan-reptil.
Hal itu diungkapkan Tasming dihadapan sejumlah pejabat dalam struktur jajarannya pada momen monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan III, di kantornya, Jumat, 6 November 2026.
Berikut pernyataan utuh Wali Kota Parepare Tasming Hamid:
"Ya AA-BB, ya. Media hajar juga pemerintah dengan, dengan berita yang tidak pantas, yang faktanya tidak seperti itu. Kalau kita berkontrak, kalau kemudian diberitakan hal yang negatif dan memang pantas ya seperti itu ya, tapi kita legowo lah yang terima kalau yang begitu, ya kan?
Tapi ada media, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan? Kemudian di sisi lain dia hajar juga pemerintah. Mau apa?.
Jadi Pak Kadis, AA-BB, tidak ada Bali Bella (bunglon), ya. Di agama saya juga enggak ada "Bali Bella" halal darahnya itu.
Termasuk masing-masing yang berkontrak lah, ya kan? Tapi kan saya tutup pintu sekarang, oke, pintunya di kominfo saja.
Tapi kan aneh juga ini kalau itu media ini hajar terus pemerintah. Tapi ada dikontraknya juga ada di pemerintah, ya. Ya mana caranya?
Jadi sekali lagi, Pak Kadis memang agak keras sedikit tuh, karena ya, ya ya kan dimintanya, tapi tidak semua juga medianya ini kurang ajar."
Menyikapi pernyataan provokatif dan mengancam kerja-kerja hingga keselamatan jurnalis khususnya di Kota Parepare, dan Sulawesi Selatan secara umum, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar bersikap:
1. Mengecam pernyataan Wali Kota Parepare Tasming Hamid yang bernuansa provokatif, dan berpotensi berdampak terhadap keamanan dan keselamatan jurnalis di Parepare.
2. Sebagai pimpinan daerah dan pelayan publik, wali kota Tasming Hamid dan jajaran pemerintahan di Parepare semestinya bersikap terbuka, dan menerima setiap kritik yang berbasis fakta yang ditulis oleh jurnalis.
3. Pelaksana pemerintahan di Kota Parepare mesti sadar, bahwa bekerja untuk melayani masyarakat termasuk kebutuhan keterbukaan informasi untuk publik melalui jurnalis.
4. Menekankan kepada struktur pemerintah Kota Parepare bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, melayani hak-hak publik mendapatkan informasi. Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah, tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis bukan humas pemerintah.
5. Mengontrol atau mengatur kerja-kerja jurnalis, mengintimidasi, bahkan menghalang-halangi kerja jurnalis jelas bertentangan dan melanggar ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
6. Mendesak Kemendagri untuk mengevaluasi bahkan memeberikan sanksi tegas terhadap Wali Kota Parepare Tasming Hamid atas pernyataan yang bernuansa provikatif dan berpotensi berdampak terhadap kerja-kerja jurnalis. Ungkap Sahrul Ramadan Ketua AJI Makassar (mup)
